Narasi Politik dan Seni

Oleh: Willem Wandik S. Sos (Anggota DPR-RI Dapil Papua; Wakil Ketua Umum Partai Demokrat; Plt. Ketua Partai Demokrat Provinsi Papua; Ketua Umum DPP GAMKI) Syalom,  Salam sejahtera untuk kita semua,  Akhir tahun adalah waktu untuk mengevaluasi perjalanan bangsa ini dalam bernegara sepanjang 12 bulan yang lalu. Banyak catatan penting yang harus kita apresiasi dan kita kritisi selama tahun 2022. Yang menjadi fokus kami dalam refleksi akhir tahun 2022 adalah permasalahan intoleransi yang sampai saat ini masih terus terjadi di negara yang berideologi Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.  Kata persatuan dengan seluruh perbedaan yang ada menjadi kata kunci kita dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Sudah tentu negara wajib melindungi seluruh kehidupan warganya dalam nuansa perbedaan baik suku, ras, agama, dan golongan. Namun yang terjadi adalah intoleransi masih menjadi masalah yang terus berulang di Indonesia. Berbagai praktik intoleransi yang terjadi di Indonesia set

Oleh: Doktor Andi Mallarangeng (Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat) Saya masih ingat ketika kami dari Tim 7 yang dipimpin oleh Prof Ryaas Rasyid diminta untuk menyusun draft UU Pemilu baru yang demokratis oleh Pemerintahan Presiden Habibie. Ketika itu, dalam semangat reformasi kami mengusulkan, dan disetujui oleh Presiden, sistem distrik campuran untuk pemilu legislatif. Alasannya, untuk memperkuat akuntabilitas anggota parlemen kepada rakyat yang diwakilinya. Selama Orde Baru, dengan sistem proporsional tertutup, yang terjadi adalah tampilnya anggota-anggota parlemen yang tidak dikenal oleh rakyat yang diwakilinya. Maklum, rakyat hanya memilih tanda gambar partai, dan siapa yang terpilih dasarnya adalah nomor urut yang ditentukan oleh parpol. Yang muncul adalah kader-kader jenggot yang berakar ke atas, tidak mengakar ke rakyat. Oligarki partai merajalela dan hak rakyat untuk memilih langsung wakilnya dikebiri. Dalam sistem proporsional tertutup, perjuangannya adalah bagaima

Oleh: Willem Wandik, S. Sos. (Anggota DPR-RI Dapil Papua; Wakil Ketua Umum Partai Demokrat; Plt. Ketua Partai Demokrat Provinsi Papua) Seluruh dunia bersuka cita menyambut Natal di 25 Desember tahun ini. Bulan lahirnya sang juru selamat umat manusia yang rela mengorbankan jiwa untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Namun suka cita Natal di tahun ini masih terasa sama di Tanah Papua. Persoalan kemanusiaan, pelanggaran HAM, marjinalisasi masih menjadi persoalan yang rumit dan tidak terselesaikan. Janji-janji akan kesejahteraan dari hasil pengerukan sumber daya alam Tanah Papua bagi orang-orang yang hidup di dalamnya justru berubah menjadi bencana kemanusiaan yang berkepanjangan.  Damai Natal yang semestinya diberikan kepada semua umat Tuhan yang percaya, justru tidak dinikmati oleh daerah di Tanah Papua.  Semoga berkat Natal membuat kita menemukan jalan kedamaian bagi Tanah Papua seperti yang ditunjukkan Tuhan. “…… Pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain” (Matius 2:12). ***

Oleh: Willem Wandik (Anggota DPR-RI Dapil Papua; Wakil Ketua Umum Partai Demokrat; Plt. Ketua Partai Demokrat Provinsi Papua) "Target ambisius" pemerintah pusat menjadikan daerah seperti Tanah Papua sebagai "target eksploitasi" dengan mengenyampingkan persoalan mendasar "inequality, human rigths violance, dll" (ketidaksetaraan, pelanggaran hak asasi manusia... dll).  Penyampingan itu menjadi semacam "disaster/bencana" yang dapat dengan mudah diprediksi, disebabkan "rakusnya" Pemerintah Pusat mendorong sektor belanja pemerintah pusat di angka yang melampaui "ambang batas" penerimaan negara yang wajar.  Bandingkan 3 (tiga) tahun penerimaan negara yang tercatat di Kemenkeu. Diantaranya pada tahun 2020, penerimaan negara hanya Rp1.628 triliun. Di Tahun 2021 penerimaan negara di angka Rp1.733 triliun, dan data di tahun 2022 ini penerimaan negara diperkirakan hanya mencapai Rp1.845 triliun (realisasi per Agustus 2022 mencapai Rp1.76

Oleh: Willem Wandik (Anggota DPR-RI Dapil Papua; Wakil Ketua Umum Partai Demokrat; Plt. Ketua Partai Demokrat Provinsi Papua) Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung saat ini berada pada posisi "menjadi beban Pemerintah dan generasi presiden selanjutnya".  Beban ini akan ditanggung Pemerintah selama 80 tahun berikutnya (bisa berpotensi bertambah, jika selama 80 tahun tersebut terjadi kondisi yang luar biasa). Adapun alasan mengapa proyek kereta cepat menjadi beban "bukan keuntungan/apalagi prestasi", disebabkan beberapa hal, diantaranya:  "Forecasting" anggaran yang mengalami kegagalan. Hal ini dikarenakan realisasi anggaran dalam pengerjaan proyek kereta cepat telah melampui ambang batas perencanaan anggaran yang ditetapkan sebelumnya. Saat ini kondisi keuangan proyek, mengalami "bubble/gelembung" di angka Rp21 triliun. Hal itu mendesak Indonesia untuk menarik pinjaman Rp16 triliun ke China Development Bank, atau mencapai 75% dari total kebutuhan an

Oleh: Willem Wandik (Anggota DPR-RI Dapil Papua; Wakil Ketua Umum Partai Demokrat; Plt Ketua Partai Demokrat Papua) Dialog yang setara antara pemerintah pusat dan masyarakat Tanah Papua itu memiliki prasyarat yang wajib dipenuhi, diantaranya: Pertama, Jakarta menempatkan Tanah Papua sebagai entitas "Provinsi Istimewa". Sebab definisi "provinsi khusus" yang diberikan sejak reformasi melalui UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua, tidak lagi memiliki "standing" yang dapat mendukung upaya penyelesaian konflik di Tanah Papua. Otsus Papua telah kehilangan "pijakan" di Tanah Papua. Rakyat di Tanah Papua telah kehilangan "trust" terhadap konsep Otsus yang hanya menjadi sekadar "stempel otoritatif" Pemerintah Pusat. Sedangkan substansinya  dipandang "tidak dapat menegakkan keadilan dan kesejahteraan" di Tanah Papua. Kedua, Daerah Istimewa Tanah Papua, harus diwujudkan ke dalam bentuk penguatan "elemen lokal" dalam pelaksa

Oleh: Willem Wandik (Anggota DPR-RI Dapil Papua; Wakil Ketua Umum Partai Demokrat; Plt Ketua Partai Demokrat Papua) Konflik kekerasan bersenjata dan pelanggaran HAM masih terus terjadi di Tanah Papua.  Menyikapi hal ini, Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI harus mengevaluasi penerapan operasi militer di Tanah Papua. Saat pemerintah mengembangkan wacana mencanangkan program kesejahteraan melalui percepatan pembangunan serta pendekatan humanis oleh TNI yang bertugas di Tanah Papua, justru terus terjadi tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM.  Lalu apa yang salah dari keberadaan aparat keamanan di  Tanah Papua? Operasi militer yang dilakukan dengan dalih mengamankan dan melindungi rakyat Papua justru kerap menimbulkan pelanggaran HAM.  Oleh karena itu, melalui momentum pergantian Panglima TNI, kami meminta untuk mengevaluasi kembali keberadaan operasi militer di Tanah Papua yang sudah terbukti tidak efektif mengendalikan keamanan dan justru menimbulkan banyak permasalahan kemanusiaan.  S