Terapkan Asas Due Process of Law dalam Kasus Lukas Enembe


Oleh: Willem Wandik S. Sos (Anggota DPR-RI Dapil Papua; Wakil Ketua Umum Partai Demokrat; Plt. Ketua Partai Demokrat Provinsi Papua; Ketua Umum DPP GAMKI)

Dalam penerapan hukum pidana, penyidik KPK wajib menerapkan "asas Due Process of Law" yang artinya proses hukum yang adil dan layak. Dengan kata lain, proses penyidikan harus tunduk pada  dasar-dasar konstitusi hukum.

Dalam penentuan tata cara pelaksanaan pemeriksaan perkara, KUHAP sebagai (hukum formil/yang memandu pelaksanaan hukum materil pidana), ditetapkan syarat sahnya pemeriksaan dilakukan apabila "terperiksa/tersangka/saksi" berada dalam keadaan bebas, tidak berada dalam tekanan (KUHAP pasal 117 ayat 1), disertai pencatatan dalam berita acara (KUHAP pasal 117 ayat 2), dan pembubuhan tanda tangan terperiksa/tersangka terhadap berita acara tanpa tekanan (KUHAP pasal 118 ayat 1).

Keadaan sakit "kronis" yang diderita oleh Gubernur Papua Lukas Enembe, cukup menjadi dasar bagi penyidik KPK, untuk menghentikan pelaksanaan Pemeriksaan Berita Acara, karena syarat yang ditetapkan oleh KUHAP tidak terpenuhi.

Sekalipun dipaksakan, hasilnya tentu nilai kesaksian tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan, berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA, karena, Berita Acara Pemeriksaan tidak dilaksanakan dalam keadaan sehat (jasmani dan rohani).

Selain ketentuan yang diatur dalam KUHAP, dalam Perkap No.12 Tahun 2019, pasal 92, ditentukan pula bahwa keadaan khusus "sakit" yang menjadikan terperiksa/tersangka dapat dilakukan "pembantaran" terlebih dahulu ke unit perawatan rumah sakit, untuk pemulihan kesehatan.

Sekali lagi, melihat "proses penahanan Lukas Enembe di Gedung KPK dalam waktu yang panjang, sekalipun telah disampaikan keadaan Lukas Enembe dalam keadaan tidak sehat dan tidak siap untuk diperiksa, justru Penyidik KPK tetap memaksakan berlanjutnya penahanan di gedung KPK, sekalipun tanpa berlanjutnya pemeriksaan (BAP). 

Peristiwa ini justru semakin memperkuat dugaan, bahwa Lukas Enembe sejatinya hanya dijadikan "TO" dan sasaran empuk promosi/iklan "pertunjukkan" KPK terhadap media. Mengabaikan pedoman hukum acara yang harusnya menjadi "panglima hukum" KPK dalam menegakkan "Due Process of Law".

Wa Wa 🙏🏾😇🙏🏾

Postingan populer dari blog ini

Dr. H. Nanang Samodra, Anggota DPR-RI 4 Periode yang Tenang dan Penuh Data

Gambar
Air tenang menghanyutkan. Peribahasa leluhur Nusantara mungkin tepat menggambarkan sosok Dr. Ir. H.  Nanang Samodra Kusuma Abdurrahim, M.Sc. Lelaki bergelar doktor, berkarakter tenang, berbicara pelan tapi penuh data tersebut adalah Anggota DPR-RI empat periode berturut-turut dari Fraksi Partai Demokrat. Nanang Samodra terpilih sebagai Anggota DPR-RI untuk periode 2009-2014 , 2014-2019 , 2019-2024 , dan 2024-2029 . Nanang Samodra dilahirkan di Kota Yogyakarta, DIY,  31 Januari 1953. Ia adalah alumnus S-1 Institut Teknologi Bandung (ITB), jurusan Geodesi. Gelar Magister of Science (S-2) diraihnya dari ITC Enschede, Belanda jurusan Fotogrametri. Puncaknya, Nanang Samodra meraih gelar Doktor (S-3) dari  Universitas Negeri Jakarta, jurusan MSDM atau Progam Doktor Ilmu Manajemen. Nanang Samodra memulai perjalanan kariernya sebagai abdi negara atau PNS. Ia lama bertugas di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tahun 1978-1993 . Setelahnya ia bertugas sebagai PNS di Pemda Prov...
Baca selengkapnya

Kepala BHPP DPP Partai Demokrat Dr. Muhajir: Kami Wajib Memiliki Loyalitas Tanpa Batas

Gambar
Wajarlah jika Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengangkat Dr. Muhajir, S.H.,M.H. sebagai Kepala Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) DPP Partai Demokrat. Muhajir sejak lama telah menanamkan dalam jiwanya: kesetiaan kepada partai adalah hal utama di BHPP. Hal lainnya, Muhajir adalah kader Demokrat sejak tahun 2012. Ia juga telah menunjukkan kecakapannya dengan menjadi Tim Advokasi DPP Partai Demokrat sejak awal bergabung. Berikut sekilas profil Muhajir. Muhajir dilahirkan di Tuban, Jawa Timur, 04 Maret 1981. Ia mengawali pendidikan dasar di MI Miftakhul Ulum, Kab. Tuban, lulus 1994. Pendidikan menengah pertama ditempuhnya di MTS Syiar Islam Maibit Kab. Tuban, lulus tahun 1997. Muhajir menyelesaikan pendidikan menengah kejuruan di SMK NU 2 Kab Lamongan, tahun 2000. Muhajir melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum, Universitas Islam Lamongan (Unisla). Ia meraih gelar Sarjana Hukum pada 2005. Lama setelah menjadi advokat, Muhajir yang haus pengetahua...
Baca selengkapnya

Dormauli Silalahi: Demokrat seperti Rumah Saya

Gambar
Kerap seseorang menjadi kader suatu partai politik bukan karena besar atau kecilnya parpol tersebut. Lebih kepada merasa aman dan nyaman, seperti berada di rumah sendiri. Demikianlah yang dilakukan Dormauli Silalahi, S.H.,M.H. Advokat yang juga Deputi Akademi Demokrat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (2025-2030 ) tersebut masuk menjadi kader karena melihat figur Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) serta merasa nyaman di partai yang pendiriannya digagas SBY. "Saya memilih Partai Demokrat karena melihat figur Bapak SBY yang sangat nasionalis religius dan saya sangat nyaman di dalamnya. Partai Demokrat seperti rumah saya," demikian disampaikan Dormauli dalam wawancara tertulis,  Senin (30 Juni). Dormauli Silalahi cukup dikenal publik karena berbagai kasus hukum yang ditanganinya. Ia adalah satu Kuasa Hukum dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (Ketua Umum Partai Demokrat dan Sekjen Partai Demokrat) dalam menghadapi perkara pengambilalihan Partai Demokrat oleh...
Baca selengkapnya