Narasi Politik dan Seni

Gedung Mahkamah Konstitusi (detik) Saya berharap Mahkamah Konstitusi (MK) segera memutuskan bahwa Pemilu 2024 tetap berlangsung dengan sistem proporsional terbuka.  Pernyataan saya ini adalah bentuk dukungan penuh terhadap pernyataan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berharap agar MK tetap melaksanakan Pemilu 2024 dengan sistem proporsional terbuka.  SBY menyampaikan hal tersebut melalui akun Twitternya, Minggu (28/5). UU Sistem Pemilu Terbuka sudah selaras dengan konstitusi negeri ini. Apalagi delapan dari sembilan partai politik (Partai Demokrat, Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, PKS, PAN, PPP) di DPR-RI, telah menegaskan mendukung penuh sistem proporsional terbuka dalam Pemilu 2024. Hanya PDI-Perjuangan saja yang mendukung sistem proporsional tertutup. Bagaimanapun para legislator yang duduk di DPR-RI adalah representasi dari suara rakyat. Jika mengacu pada jumlah kursi di parlemen maka PDI-Perjuangan hanya memperoleh 22,26 persen. Itu bisa diartikan sebanyak 77,74 p

Gedung Mahkamah Agung (foto Tempo) Saya tak lagi aktif sebagai kader Partai Demokrat sejak memutuskan mundur dari struktur di Dewan Pimpinan Pusat pada 1 Desember 2021. Alasannya sederhana saja, saya merasa tidak bertalenta di politik. Begitupun saya tetap mencintai Partai Demokrat. Partai pertama dan akan menjadi partai terakhir saya. Dalam rasa cinta itulah, saya menyimak pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa jangan-jangan kepemimpinan Demokrat akan diambil alih Moeldoko yang saat ini mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Bagi saya, SBY adalah penggagas-pendiri Partai Demokrat.  Bukan kebetulan Demokrat bertanggal lahir 9 September. Itu adalah tanggal lahir SBY di tahun 1949. Bukan tanggal lahir Moeldoko atau Jhoni Allen. Suatu waktu, saya bertanya kepada Steven Rumangkang kenapa pendiri Demokrat berjumlah 99 orang. Steven menjelaskan, 99 pendiri itu melambangkan tanggal lahir SBY: tanggal 9, bulan 9.  Bukan itu saja. Ventje

Saya merasa punya kedekatan tersendiri dengan Ahmad Dhani Prasetyo atau dulunya bernama Dhani Ahmad Prasetyo. Ada waktu saya berimajinasi, kami membentuk grup diberi nama "Duo De" membedakan dengan "2D" yang beranggota Dian Pramana Poetra dan Deddy Dhukun. Perasaan kedekatan itu bukan karena saya dan Dhani bersahabat. Bahkan saya dan Dhani tidak pernah saling bincang meski saya adalah Wakil Sekjen Vokalis Rock Indonesia, organisasi yang, antara lain, didirikan Ecky Lamoh, Benny Subardja, serta banyak musisi senior lainnya. Padahal Once Mekel dan Judika Sihotang (dua vokalis band yang didirikan Dhani) adalah anggota VRI. Perasaan kedekatan itu, semata karena saya dan Dhani lahir pada tanggal, bulan, tahun yang sama: 26 Mei 1972. Saya mungkin lebih tua karena saya lahir sekitar jam 1 dini hari. Rasa dekat itu makin terasa karena saya pun penulis lagu, seperti Dhani. Bedanya Dhani menulis lagu, membuat nada, mengaransemen, memanajeri, memproduksi, kerap menyanyikan kar

Oleh: Willem Wandik S. Sos (Anggota DPR-RI Dapil Papua; Wakil Ketua Umum Partai Demokrat; Plt. Ketua Partai Demokrat Provinsi Papua) Ada informasi penting yang perlu saya sampaikan ke publik.  Di dalam catatan Kementerian Keuangan, untuk mencapai tujuan pembangunan infrastruktur di periode ke-2 kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini, porsi pembiayaan infrastruktur yang berasal dari utang dan pembiayaan komersil mengalami peningkatan sangat pesat. Data di tahun 2019, anggaran infrastruktur, yang bersumber dari pembiayaan (utang dan pembiayaan komersil), mencapai Rp35 triliun. Di tahun 2020, angkanya menurun sedikit karena pandemi sebesar Rp28,54 triliun. Di tahun 2021, dananya meningkat lagi mencapai Rp77,04 triliun, dan di tahun 2022, jumlahnya mencapai rekor tertinggi sebesar Rp95,24 triliun. Angggaran infrastruktur nasional yang berasal dari utang dan pembiayaan komersil sebesar Rp95,24 triliun di tahun 2022 itu bahkan hampir menyamai jumlah dana infrastruktur yang ditra