Rakyat Ingin Sistem Pemilu Terbuka


Gedung Mahkamah Konstitusi (detik)

Saya berharap Mahkamah Konstitusi (MK) segera memutuskan bahwa Pemilu 2024 tetap berlangsung dengan sistem proporsional terbuka. 

Pernyataan saya ini adalah bentuk dukungan penuh terhadap pernyataan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berharap agar MK tetap melaksanakan Pemilu 2024 dengan sistem proporsional terbuka. 

SBY menyampaikan hal tersebut melalui akun Twitternya, Minggu (28/5).

UU Sistem Pemilu Terbuka sudah selaras dengan konstitusi negeri ini. Apalagi delapan dari sembilan partai politik (Partai Demokrat, Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, PKS, PAN, PPP) di DPR-RI, telah menegaskan mendukung penuh sistem proporsional terbuka dalam Pemilu 2024. Hanya PDI-Perjuangan saja yang mendukung sistem proporsional tertutup.

Bagaimanapun para legislator yang duduk di DPR-RI adalah representasi dari suara rakyat. Jika mengacu pada jumlah kursi di parlemen maka PDI-Perjuangan hanya memperoleh 22,26 persen. Itu bisa diartikan sebanyak 77,74 persen rakyat Indonesia, yang diwakili delapan parpol di DPR-RI, menginginkan Pemilu 2024 tetap berlangsung dengan sistem proporsional terbuka.

Data dan fakta di atas mestinya benar-benar diakui dan diikuti oleh MK. Bagaimanapun rakyat adalah pemilik kedaulatan penuh di negeri ini. MK tentu memahami sepenuhnya bahwa mayoritas mutlak masyarakat di Indonesia menginginkan Pemilu 2024 berjalan dengan sistem terbuka.

MK juga pasti memahami sepenuhnya bahwa sistem proporsional terbuka tidak melanggar konstitusi apa pun sehingga bukan menjadi domain dan wewenang MK untuk membahasnya.

Saya mendukung sepenuhnya pernyataan Pak SBY bahwa penetapan UU tentang sistem pemilu berada di tangan Presiden dan DPR, bukan di tangan MK. Jika MK melihat tidak ada pelanggaran konstitusi maka MK harus tetap memutuskan bahwa sistem pemilu tetap berlangsung terbuka.***

(Didik L. Pambudi)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hasil Quick Count Rakata: Demokrat Raih Dua Kursi DPR-RI di Lampung

Gambar
Bandar Lampung: Hasil hitung cepat (quick count) yang digelar Rakata Analytics and Advisory untuk pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Dapil Lampung I dan Dapil Lampung II menempatkan sejumlah nama petahana di urutan 1 hingga 10.  Demikian pula Partai Demokrat yang kembali mendapatkan kursi DPR-RI dari dua petahana yakni Zulkifli Anwar di Dapil Lampung I dan Marwan Cik Asan di Dapil Lampung II. Kendati demikian, ada sejumlah nama baru muncul dengan perolehan suara yang melampaui petahana. Sebut saja Putri Zulkifli Hasan dari PAN dan Rahmawati Herdian sebagai pendatang baru dengan posisi cukup mentereng. Sementara untuk petahana ada Dwita Ria Gunadi dan Khadafi yang berhasil mempertahankan suaranya. Diketahui, Putri Zulkifli merupakan anak kandung Ketua Umum PAN yang juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, sedangkan Rahmawati Herdian adalah anak kandung pasangan Ketua Umum DPW Partai Nasdem Lampung yang juga mantan Wali Kota Bandar Lampung dua periode, Herman HN, dan Wali Kota Ba
Baca selengkapnya

Jumat Berkah, DPP Partai Demokrat Berikan Surat Tugas kepada H. Syamsudin Uti sebagai Calon Bupati Indragiri Hilir

Gambar
Jakarta: Langkah H. Samsuddin Uti maju sebagai Calon Bupati Inhil periode 2024-2029 semakin mulus. Di Jumat Berkah, hari ini (21/6), Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP-PD) memberikan Surat Tugas Calon Kepala daerah Kabupaten Indragiri Hilir kepada Wakil Bupati Inhil (2018-2023 ) H. Syamsudin Uti di Kantor DPP-PD, Jalan Proklamasi 41, Jakarta. Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat H. Teuku Riefky Harsya, B.SC, MT dalam surat tugas No 332/ST/CAKADA/SATGAS.PD/VI/2024 kepada H. Syamsudin Uti (yang juga Ketua Partai Demokrat Kabupaten Indragiri Hilir) antara lain menyatakan: Berdasarkan Surat DPD Partai Demokrat Provinsi Riau Nomor 183/DPD.PD-RIAU/VI/2024 pada tanggal 11 Juni 2024 tentang Usulan Surat Tugas Calon Kepala daerah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, maka DPP Partai Demokrat memberikan Surat Tugas kepada H. Syamsudin Uti untuk, antara lain: Melaksanakan komunikasi politik dengan partai-partai politik sahabat agar segera terpenuhi persyaratan dukungan minimal 2
Baca selengkapnya

Anggota DPR Aceh HT Ibrahim ST MM, Caleg DPR-RI dari Demokrat, Politisi yang Melayani Bukan Dilayani

Gambar
Anggota DPR Aceh dari Fraksi Partai Demokrat,  H.T. Ibrahim, S.T., M.M. H.T. Ibrahim, S.T., M.M. adalah Anggota DPR Aceh dari Fraksi Partai Demokrat selama dua periode yakni 2014-2019 dan 2019-2024.  Saat ini ia tengah mempersiapkan diri untuk maju sebagai Calon Anggota DPR-RI periode 2024-2029 melalui Partai Demokrat nomor urut 2 pada Pemilu Serentak 14 Februari 2024. Ibrahim maju dari Dapil Aceh I yang meliputi 12 kabupaten yakni Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Simeulue, Aceh Tenggara, Gayo Lues. Juga 3 kota, yakni Banda Aceh, Sabang, Subulussalam.  HT Ibrahim, yang akrab disapa Bang Bram atau Pak Bram juga Ampon Bram (gelar yang diberikan masyarakat Aceh pada orang-orang terkemuka), juga pernah menjadi Anggota DPRK Aceh Besar 2009-2014 sebagai Wakil Ketua.  Karier politik Ibrahim dimulai ketika ia menjadi Sekretaris Partai Demokrat Kabupaten Aceh Besar di 2003. Kekaguman Ibrahim pada sosok Susilo Bambang
Baca selengkapnya