Dr. Ir. Ongku P. Hasibuan, M.M., Peraih Upakarti, Kini Anggota DPR-RI
OPH dipercaya Partai Demokrat duduk di Komisi II DPR-RI, antara lain, karena pernah menjadi Bupati di Tapanuli Selatan (Tapsel).
OPH lahir di Gunungtua, Padang Lawas Utara pada 27 November 1958. Sulung dari delapan bersaudara. Ayahnya berasal dari Huristak, Padang Lawas, dan ibunya dari Sipirok, Tapsel.
Dia menghabiskan masa kecil dan pendidikan dasar di Gunungtua. Mengikuti perpindahan tugas orangtua, dia menjalani masa remaja dan menempuh pendidikan menengah hingga kelas dua SMA di Padangsidimpuan. Untuk meraih pendidikan yang lebih baik, dia merantau dan menyelesaikan SMA di Bandung.
Selulus SMA, OPH kuliah S-1 di ITB Bandung, dan meraih gelar S-1 bidang Teknik Elektro. Gelar S-2 bidang Manajemen Bisnis diperoleh dari Sekolah Bisnis Prasetya Mulya Jakarta, sementara gelar S-3 Doktor Manajemen Sains kembali diraih di ITB Bandung, yang diperoleh dengan predikat Cum Laude.
OPH juga banyak mengikuti program pendidikan non-gelar di berbagai lembaga pendidikan terkemuka dunia, antara lain Petroleum Economist (Inggris), Massachusetts Institute of Technology (USA), INSEAD (Perancis), Tsinghua University (China), dan Lemhannas RI.
OPH menikah dengan Dr. Ir. Mariana Lubis, M.M. yang saat ini masih aktif sebagai ASN di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Mereka dikarunia tiga anak, dua putra dan satu putri. Ketiganya telah menyelesaikan pendidikan dan masing-masing telah bekerja.
OPH menapaki karier dari bawah, mulai dari tenaga teknis di lapangan hingga posisi puncak selaku Presiden Direktur dan CEO.
Sebagai tenaga profesional, OPH telah bekerja di Australia, Eropa, Afrika dan Indonesia.
OPH juga mendapat kepercayaan rakyat sebagai Bupati Tapanuli Selatan pada periode 2005-2010.
Rasa cinta OPH pada tanah airnya yang subur dan kaya raya tumbuh sejak kecil. Hal ini dikarenakan, orangtuanya sejak dini selalu menasehatinya agar berbuat yang terbaik untuk tanah lahirnya.
"Berbuatlah yang terbaik untuk Indonesia" itulah pesan orangtuanya yang selalu diingat OPH.
Pesan orangtuanya itu yang membuat OPH, saat terjun ke politik, ingin berbuat banyak untuk kesejahteraan rakyat.
Saat menjadi Bupati Tapsel, OPH menerima beragam penghargaan, baik dari pemerintah maupun lembaga non-pemerintah, antara lain Satya Lencana Pembangunan serta Penghargaan Upakarti dari Presiden RI ke-6, Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), atas kepeloporan dan jasanya membangun industri kecil dan menengah (IKM) di Tapsel.
Keberadaan IKM ini sangat penting dalam penyediaan lapangan usaha dan tenaga kerja. Terbukti IKM mampu menopang kegiatan ekonomi berskala nasional.
Sebagai Anggota DPR-RI, OPH berprinsip, jabatan adalah amanah yang harus diemban. Amanah tersebut adalah upaya memperjuangkan suara rakyat dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Khususnya, masyarakat di Dapil Sumut II, yang diwakili OPH.
OPH juga senantiasa mengingat pesan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), agar berbuat yang terbaik untuk Indonesia sebagai Anggota DPR-RI.
Selama setahun dipercaya sebagai Anggota DPR-RI, OPH tanpa henti dan tidak kenal lelah terus berjuang untuk masyarakat, terutama di bidang pertanahan serta pengangkatan tenaga honorer sebagai ASN, melanjutkan perjuangan Presiden RI ke-6 SBY.
Atas kerja-kerja dan konsistensi perjuangannya bersama anggota DPR-RI di Komisi II, terutama Fraksi Partai Demokrat, UU No 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara disahkan. UU tersebut memberi jaminan kepada seluruh tenaga honorer untuk diangkat menjadi ASN paling lambat Desember 2024.
Kegigihan dan konsistensi perjuangannya untuk masyarakat ini diapresiasi oleh Koordinatoriat Wartawan Parlemen dengan menganugerahi OPH sebuah penghargaan sebagai "Legislator Pendatang Baru Peduli Kesejahteraan Rakyat".
Ketika AHY dan Partai Demokrat kembali memberi kesempatan kepada OPH untuk maju sebagai calon Anggota DPR-RI periode 2024-2029, OPH merasa tertantang dan siap berjuang.
OPH memang dipercaya Demokrat yang dipimpin AHY sebagai calon wakil rakyat untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut II yang meliputi 16 kabupaten yakni Humbang Hasundutan, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Toba Samosir, serta tiga kota yakni: Gunungsitoli, Padang Sidempuan, dan Sibolga.
Sesuai pesan AHY, saat ini OPH terus memperjuangkan dan mengawal agar para tenaga honorer benar-benar diangkat menjadi ASN.
Bagi OPH perjuangan ini sangat penting, menuntaskan tugas sebagaimana dilaksanakan di masa Pemerintahan Presiden ke-6 SBY, saat mana 1,1 juta honorer diangkat menjadi PNS.
OPH menegaskan, jika Demokrat kembali ke pemerintahan, maka semua kader Demokrat tentu akan mengawal penuntasan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN ini sebelum batas waktu yang diamanatkan UU No. 20 tahun 2023 tentang ASN, yaitu paling lambat bulan Desember 2024.
Tentu ada banyak hal besar lain yang ingin diperjuangkan OPH.
Di bidang pertanahan, OPH melihat banyak HGU bermasalah yang merugikan rakyat, banyak penguasan lahan oleh perusahaan yang melebihi batas, sementara lahan untuk masyarakat semakin terbatas. Oleh karena itu, dibutuhkan Reformasi Agraria yang benar-benar berkeadilan untuk masyarakat banyak.
OPH dan Partai Demokrat juga menyadari ketertinggalan wilayah Pantai Barat Sumatra Utara, maka salah satu agenda penting yang menjadi perjuangan OPH bersama Partai Demokrat adalah pembangunan infrastruktur transportasi di Pantai Barat Sumatra Utara. Wilayah ini membutuhkan bandara, akses transportasi darat, pelabuhan ekspor, serta jalur kereta api dari Medan hingga Natal.
Untuk mempercepat pertumbuhan wilayah, untuk menunjang efisiensi biaya transportasi produk industri seperti CPO, OPH dan Partai Demokrat akan memperjuangkan penerusan jalur kereta api lintas timur dari Labuhan Batu hingga menjangkau wilayah Padang Lawas Utara dan Padang Lawas.
OPH juga berpandangan, pembangunan di bidang Energi dan Sumber Daya Alam harus lebih berkeadilan.
Manfaat yang diperoleh masyarakat di daerah harus lebih besar, melalui kepemilikan saham pemerintah daerah pada usaha pertambangan dan energi.
Hal ini telah dia prakarsai dan berhasil dia perjuangkan dari Tambang Emas Martabe saat menjadi Bupati Tapsel. Sejak tambang tersebut berproduksi hingga kini, Pemda Tapsel menerima deviden ratusan miliar rupiah per tahun atas kepemilikan saham sebesar 5 persen di PT Agincourt Resources, pengelola Tambang Emas Martabe di Tapsel.
Di samping itu, OPH berpandangan bahwa pembangunan di bidang pendidikan merupakan hal strategis, dan harus dipandang sebagai investasi jangka panjang. Oleh karena itu, pembangunan bidang pendidikan haruslah diarusutamakan. Pendidikan vokasi (kejuruan) yang sesuai dengan keunggulan komparatif daerah perlu diprioritaskan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi daerah.
Semasa Bupati Tapsel, OPH menetapkan standarisasi Pembangunan Sekolah Dasar dan Menengah. OPH juga membangun SMK-SMK khusus disesuaikan dengan kebutuhan dan keunggulan komparatif wilayah, seperti SMK Perikanan di sekitar Danau Siais, SMK Pertambangan di Batangtoru, SMK Pertenunan di Sipirok, SMK Peternakan di Arse, dan lain-lain. Lembaga pendidikan vokasional seperti ini akan menunjang langsung pengembangan IKM di wilayahnya, suatu konsep pembangunan yang holistik (menyeluruh).
Bagi anak-anak yang berpotensi khusus dan istimewa, perlu dipersiapkan beasiswa ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri. Hal ini telah juga diprakarsai OPH ketika menjabat sebagai bupati, dengan memberikan beasiswa pendidikan tinggi ke luar negeri dan perguruan tinggi terkemuka di dalam negeri, bagi lulusan-lulusan terbaik SMA di Tapsel.
Hal utama lain yang ingin ia perjuangkan adalah sarana dan pelayanan kesehatan masyarakat. Fasilitas dan kualitas pelayanan kesehatan di daerah masih sangat jauh tertinggal. Diperlukan rumah sakit berkelas baik yang dilengkapi dengan peralatan dan tenaga medis lengkap, termasuk tenaga-tenaga dokter spesialis yang sangat langka di daerah.
Bila Demokrat kembali ke pemerintahan, OPH berkomitmen akan mendorong kembali pembangunan sumber daya manusia melalui pembangunan pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan daerah, serta pembangunan fasilitas dan tenaga kesehatan yang berkelas di daerah.
Dari sisi pengembangan wilayah dan pelayanan publik, OPH berpandangan bahwa wilayah Provinsi Sumatra Utara secara geografis terlalu luas, sehingga pengelolaan dan jangkauan pelayanan dari ibu kota provinsi terlalu jauh. Akibatnya terjadi ketimpangan pembangunan yang sangat nyata antara wilayah sekitar ibu kota provinsi dengan daerah-daerah Pantai Barat dan Selatan.
OPH berpandangan, Sumatra Utara layak dimekarkan menjadi empat provinsi, dengan membentuk tiga provinsi baru, yaitu Provinsi Kepulauan Nias, Provinsi Tapanuli, dan Propinsi Sumatra Tenggara dengan wilayah meliputi lima kabupaten/kota di Tapanuli Bagian Selatan.
Semasa OPH menjadi Bupati Tapsel, bersama para bupati dan walikota di wilayah Tapanuli Bagian Selatan, telah memprakarsai pembentukan Provinsi Sumatra Tenggara.
OPH akan terus berjuang untuk pemekaran Sumatra Utara dan pembentukan Provinsi Tapanuli, Provinsi Kepulauan Nias, dan Provinsi Sumatra Tenggara.
Itulah yang beberapa hal penting yang terus diperjuangkan OPH andai rakyat mempercayainya kembali menjadi wakil mereka di DPR-RI.
"Bagi saya dan Partai Demokrat: terbaik bagi Rakyat; terbaik bagi Demokrat, Harapan Rakyat adalah Perjuangan Demokrat" OPH mengakhiri pernyataannya.***
(Didik L. Pambudi)
.jpg)
Komentar
Posting Komentar