Program Khusus Ussali dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Inhil


Indragiri Hilir: Pasangan Ussali (Ustadz H Suhaidi-H Syamsuddin Uti Lentera Inhil) sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir (Inhil), memiliki program khusus dalam Percepatan Penanganan Hak-Hak Agraria (Tanah) di desa-desa. Program ini tegak lurus dengan Program Strategis Pemerintahan Presiden Prabowo di Bidang Agraria.

“Kalau kami diberi amanah untuk memimpin Kabupaten Indragiri Hilir, maka kami memiliki program khusus berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat, diantaranya masalah sengketa pertanahan di desa-desa, khususnya penerbitan sertipikat hak kepemilikan,” ungkap Tenaga Ahli Bidang Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia) Pasangan Ussali, Akmal, S.H., M.H., Senin (28/10/2024).

Ia mengatakan, konflik pertanahan yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir menjadi atensi serius pasangan Ussali dan Nawaitu, karena hal ini menyangkut kepentingan masyarakat.

“Untuk itu, kalau Pasangan Ussali diberi amanah memimpin Inhil maka kami akan membentuk satuan khusus untuk percepatan penyelesaian permasalahan agraria ini,” ujarnya.

Nantinya, semua permasalahan pertanahan tersebut akan dilakukan inventarisir, sehingga dapat dilakukan segera penanganannya dan diprioritaskan solusi penyelesaiannya di lapangan.

Termasuk masalah sertifikat kapling lahan warga eks-transmigrasi termasuk di Kabupaten Indragiri Hilir yang belum diserahkan kepada warga pemiliknya terutama di daerah Kecamatan Teluk Belengkong, Kecamatan Pulau Burung.

Untuk diketahui, program pasangan Ussali ini tegak lurus dengan program strategis pemerintahan Presiden Prabowo di bidang agraria, yaitu penataan ulang model pemberian konsesi lahan-lahan pemerintah dalam bentuk hak guna usaha (HGU), dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan ekonomi.

Program nomor dua adalah pemanfaatan lahan-lahan pemerintah atau punya negara yang liar supaya lebih bermanfaat dan lebih produktif.

Terakhir, program strategis Prabowo yakni penyelesaian sengketa-sengketa tanah. Prabowo berpesan sengketa itu harus segera dibereskan dengan mengedepan prinsip keadilan, termasuk memberantas mafia tanah.

Penyelesaian sengketa-sengketa tanah harus segera dilakukan, dengan mengedepankan prinsip keadilan, supaya ada kepastian hukum. Jadi, jangan sampai tidak ada kepastian hukum dan berlarut-larut.

(mediainvestigasinet/dik)

Postingan populer dari blog ini

Langkah Gemilang Wakil Ketua DPRK Gayo Lues Fahmi Sahab

Gambar
Langkah politik Fahmi Sahab S.S., S.Pd., M.Pd. terbilang gemilang. Meski baru pertama kali terjun sebagai calon legislator di Pemilu Serentak 2024, Fahmi Sahab dipercaya rakyat sebagai wakil mereka di DPR Kabupaten Gayo Lues periode 2024-2029 . Inilah sekilas profil Fahmi Sahab. Fahmi Sahab lahir 4 Mei 1988 di Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara.  Ia beretnis Gayo, etnis masyarakat yang mendiami dataran tinggi wilayah tengah Provinsi Aceh khususnya Kabupaten Gayo Lues. Kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tenggara, tahun 2002 silam. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di tanah kelahirannya, Fahmi Sahab mendapatkan gelar Sarjana Sastra (jurusan Sastra Inggris) dari  Universitas Negeri Medan (Unimed). Merasa bekal pengetahuannya terhadap pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus belum cukup, Fahmi Sahab kembali mengambil gelar Sarjana Pendidikan Luar Biasa (S1) dari Universitas Negeri Padang. Ia kemudian melanjutkan pendidikan magister pendidikan tingg...
Baca selengkapnya

Kepala BHPP DPP Partai Demokrat Dr. Muhajir: Kami Wajib Memiliki Loyalitas Tanpa Batas

Gambar
Wajarlah jika Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengangkat Dr. Muhajir, S.H.,M.H. sebagai Kepala Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) DPP Partai Demokrat. Muhajir sejak lama telah menanamkan dalam jiwanya: kesetiaan kepada partai adalah hal utama di BHPP. Hal lainnya, Muhajir adalah kader Demokrat sejak tahun 2012. Ia juga telah menunjukkan kecakapannya dengan menjadi Tim Advokasi DPP Partai Demokrat sejak awal bergabung. Berikut sekilas profil Muhajir. Muhajir dilahirkan di Tuban, Jawa Timur, 04 Maret 1981. Ia mengawali pendidikan dasar di MI Miftakhul Ulum, Kab. Tuban, lulus 1994. Pendidikan menengah pertama ditempuhnya di MTS Syiar Islam Maibit Kab. Tuban, lulus tahun 1997. Muhajir menyelesaikan pendidikan menengah kejuruan di SMK NU 2 Kab Lamongan, tahun 2000. Muhajir melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum, Universitas Islam Lamongan (Unisla). Ia meraih gelar Sarjana Hukum pada 2005. Lama setelah menjadi advokat, Muhajir yang haus pengetahua...
Baca selengkapnya

Dr. H. Nanang Samodra, Anggota DPR-RI 4 Periode yang Tenang dan Penuh Data

Gambar
Air tenang menghanyutkan. Peribahasa leluhur Nusantara mungkin tepat menggambarkan sosok Dr. Ir. H.  Nanang Samodra Kusuma Abdurrahim, M.Sc. Lelaki bergelar doktor, berkarakter tenang, berbicara pelan tapi penuh data tersebut adalah Anggota DPR-RI empat periode berturut-turut dari Fraksi Partai Demokrat. Nanang Samodra terpilih sebagai Anggota DPR-RI untuk periode 2009-2014 , 2014-2019 , 2019-2024 , dan 2024-2029 . Nanang Samodra dilahirkan di Kota Yogyakarta, DIY,  31 Januari 1953. Ia adalah alumnus S-1 Institut Teknologi Bandung (ITB), jurusan Geodesi. Gelar Magister of Science (S-2) diraihnya dari ITC Enschede, Belanda jurusan Fotogrametri. Puncaknya, Nanang Samodra meraih gelar Doktor (S-3) dari  Universitas Negeri Jakarta, jurusan MSDM atau Progam Doktor Ilmu Manajemen. Nanang Samodra memulai perjalanan kariernya sebagai abdi negara atau PNS. Ia lama bertugas di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tahun 1978-1993 . Setelahnya ia bertugas sebagai PNS di Pemda Prov...
Baca selengkapnya